Penyuluh Pertanian Tak Cukup Lagi “Melek Digital”, Harus Jadi Penjaga Informasi Petani

JAKARTA, AGRI.com— Transformasi digital di sektor pertanian mulai mengubah cara penyuluh berinteraksi dengan petani. Penyuluhan tidak lagi cukup mengandalkan pertemuan tatap muka di lapangan, tetapi dituntut mampu memanfaatkan teknologi untuk mempercepat transfer pengetahuan, inovasi, hingga informasi pasar.

Perubahan tersebut menjadi semakin penting karena petani kini berhadapan dengan arus informasi yang sangat cepat melalui media sosial dan berbagai platform digital. Persoalannya, tidak semua informasi pertanian yang beredar dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kondisi itu, penyuluh memiliki peran yang lebih strategis. Mereka bukan hanya menyampaikan teknologi kepada petani, tetapi juga dituntut mampu memilah informasi agar petani tidak mengambil keputusan berdasarkan informasi yang keliru.

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Eko Nugroho Dharmo Putro, mengatakan pemerintah tengah memperkuat tata kelola penyuluhan sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada pangan berkelanjutan.

Menurutnya, melalui Inpres Nomor 3 Tahun 2025, sekitar 37 ribu penyuluh pertanian di daerah dialihkan ke pusat sehingga berada dalam satu komando di Kementerian Pertanian.

Pemerintah juga menyiapkan Perpres Nomor 2 Tahun 2026 mengenai Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Pertanian. Selain itu, rancangan Surat Edaran Bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri mengenai urusan pemerintahan konkuren bidang pertanian masih dalam proses.

“SE sedang dalam proses dan sudah berada di Sekjen Kementerian Dalam Negeri,” ujar Eko dalam Webinar Teknologi Digital untuk Meningkatkan Kinerja Penyuluh Pertanian di Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Teknologi Mengubah Cara Bertani

Digitalisasi juga berjalan beriringan dengan modernisasi pertanian. Menurut Eko, mekanisasi tidak lagi sebatas penggunaan traktor dalam pengolahan lahan. Teknologi kini mulai masuk ke berbagai tahapan, mulai dari budidaya hingga pemasaran hasil pertanian.

Ia menilai modernisasi berpotensi meningkatkan efisiensi tenaga kerja sekaligus produktivitas. Salah satu teknologi yang didorong pemerintah adalah PM-AAS.

Eko mencontohkan, penerapan teknologi tersebut dapat meningkatkan biaya usaha tani dari sekitar Rp13 juta menjadi Rp15 juta per hektare. Namun, tambahan biaya tersebut disebut dapat diikuti peningkatan produksi dan pendapatan petani.

“Kalau sebelumnya sekali panen petani hanya mendapat Rp25 juta, sekarang bisa mencapai Rp60–70 juta sekali musim tanam,” ujarnya.

Angka tersebut menunjukkan bahwa teknologi seharusnya tidak hanya dinilai dari besarnya investasi awal, tetapi juga dari dampaknya terhadap produktivitas dan pendapatan petani.

Penyuluh Dituntut Memiliki Peran Lebih Luas

Penyuluh Pertanian Ahli Utama Kementerian Pertanian, Prof. Dedi Nursyamsi, mengingatkan bahwa pembangunan pertanian menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Perubahan iklim ekstrem, konflik geopolitik, keterbatasan kualitas sumber daya manusia petani, dominasi petani berusia lanjut, keterbatasan jumlah penyuluh, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, hingga alih fungsi lahan menjadi persoalan yang harus dihadapi secara bersamaan.

Menurut Dedi, stagnasi produktivitas padi dalam beberapa dekade menunjukkan perlunya perubahan pendekatan. Teknologi modern dinilai menjadi salah satu instrumen untuk mendorong peningkatan produksi.

Namun, keberadaan teknologi saja tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Di sinilah peran penyuluh menjadi penting.

Dedi menggambarkan penyuluh sebagai pihak yang ikut mendorong perubahan perilaku petani. Perannya mencakup lima fungsi utama, yakni sebagai motivator, fasilitator, perumus solusi, inovator, dan penggerak agribisnis.

Karena itu, penyuluh dituntut tidak hanya memahami persoalan teknis budidaya, tetapi juga mampu membaca perkembangan teknologi, informasi pasar, kelembagaan petani, hingga peluang bisnis.

"Penyuluh harus melek informasi dan jangan gaptek,” kata Dedi.

Digitalisasi Harus Berujung pada Nilai Ekonomi

Transformasi digital pada akhirnya tidak boleh berhenti pada penggunaan aplikasi atau pertukaran informasi. Teknologi harus memberikan manfaat nyata bagi petani.

CEO PT Global Village, Cacuk Wibisono, mengatakan transformasi pertanian modern perlu mencakup seluruh rantai usaha, mulai dari produksi, pengolahan hingga pemasaran.

Menurutnya, aplikasi Global Village dikembangkan untuk mendukung proses tersebut melalui tiga fungsi utama, yakni multimedia, perdagangan elektronik (e-commerce), dan payment gateway.

Kehadiran teknologi digital, dengan demikian, bukan sekadar menggantikan cara lama dalam menyampaikan informasi. Lebih jauh, teknologi dapat menjadi instrumen untuk memperpendek jarak antara pengetahuan, produksi, pasar, dan kebutuhan petani.

Tantangan berikutnya adalah memastikan transformasi tersebut benar-benar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh petani di berbagai daerah. Sebab, keberhasilan digitalisasi pertanian pada akhirnya bukan diukur dari banyaknya aplikasi yang tersedia, melainkan dari seberapa jauh teknologi mampu meningkatkan kapasitas, efisiensi, produktivitas, dan kesejahteraan petani.

Sumber; Sinar Tnii