Kementan dan GUPBI Bahas Penguatan Peternakan Babi Rakyat

Denpasar – Kementerian Pertanian (Kementan) membuka dialog dengan Pengurus Pusat Gabungan Usaha Peternakan Babi Indonesia (GUPBI) untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi peternak babi rakyat.

Pertemuan di Balai Besar Veteriner Denpasar, Selasa (25/8/2026), menjadi tindak lanjut audiensi GUPBI kepada Wakil Presiden RI. Sejumlah isu dibahas, antara lain stabilitas harga dan tata niaga, penyakit hewan, biaya pakan, kualitas genetik, produktivitas, kepastian pasar, serta aspek sosial dan lingkungan.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjen PKH, I Ketut Wirata, mengatakan aspirasi peternak akan dipetakan berdasarkan kewenangan dan prioritas penanganannya.

“Yang menjadi kewenangan Kementerian Pertanian akan kita tindak lanjuti. Sementara persoalan lintas sektor akan kita koordinasikan dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah maupun pihak terkait,” ujar Wirata.

Pengendalian African Swine Fever (ASF) menjadi salah satu perhatian utama. Kementan menyiapkan dukungan vaksinasi pada 2026 dengan tetap memperhatikan aspek keamanan hayati dan ketentuan teknis. Biosekuriti, surveilans dan pengawasan lalu lintas ternak juga terus diperkuat.

Di sisi produksi, peningkatan genetik perlu diikuti perbaikan pakan, reproduksi, manajemen pemeliharaan dan kesehatan hewan. Sementara usulan penguatan penyerapan hasil ternak melalui BUMN pangan maupun Perum BULOG masih memerlukan koordinasi lintas sektor.

Kementan menegaskan pengembangan peternakan babi harus mempertimbangkan kondisi ekonomi peternak sekaligus aspek kesehatan masyarakat, lingkungan, sosial dan budaya daerah.

“Pemerintah hadir, peternak bergerak, dan solusinya kita kerjakan bersama,” tegas Wirata.

Dialog tersebut menjadi langkah untuk memperkuat keberlanjutan usaha peternak babi rakyat sekaligus menjaga produktivitas dan kontribusinya terhadap ketersediaan protein hewani nasional 

DP/bo